Prolog Reformasi Pertambangan di Indonesia : Wujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

- Kamis, 1 September 2022 | 21:58 WIB
Budiarto Susleman
Budiarto Susleman

Prolog Reformasi Pertambangan di Indonesia : Wujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Studi Problematika di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara).

Oleh : Budiarto Suselmen

FloresNews.id - Indonesia adalah negara kaya bahan galian (tambang) seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. “ Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”, ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 ini merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri negara, secara esensi mempunyai “roh” sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. Makna religius dimaksud adalah adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, dimana hasil kekayaan tersebut hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain.

Pemerintah bertanggung jawab atas usaha pertambangan di negara ini, dimulai dari proses perizinan sampai pada pascatambang, negar dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah memastikan aktivitas pertambangan telah memenuhi syarat dan prosedur serta pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat berupa : menjamin kepentingan masyarakat baik lapangan pekerjaan, perlindungan pencemaran lingkungan hidup maupun jaminan kelangsungan kehidupan sosial-budaya dan adat-istiadat setempat.

Baca Juga: Progres Pengerjaan Sejumlah Paket Jalan di Manggarai Timur Alami Deviasi, Ada Apa?

Baca Juga: Pria di NTT Ini Jual Pacarnya Ke Pria Hidung Belang Lewat MiChat, Begini Kisahnya

Sejak memasuki era reformasi sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem desentralisasi, memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memaksimalkan kedaulatan rakyat melalui prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta partisipasi masyarakat berjalan dengan baik.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Otonomi Daerah, pemberian izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara beralih dari Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Problematika di Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Mirip Kandang Kambing, Kondisi Ruang Kelas SDK di Lencur Matim Ini Memprihatinkan

Halaman:

Editor: Angelus Durma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Surat dari Dapur Redaksi FEC Media

Rabu, 2 November 2022 | 09:25 WIB

Berjalan di Tengah Rimba Ranaka

Selasa, 20 September 2022 | 12:12 WIB

Berikut Tafsir Lengkap Dari Arti Mimpi Dikejar Ular

Jumat, 16 September 2022 | 13:44 WIB

8 Arti Mimpi Tentang Sekolah, Pertanda Baik Atau Buruk

Kamis, 15 September 2022 | 14:08 WIB

Tentang Parodi 'Polisi Fashion Week'

Selasa, 6 September 2022 | 18:55 WIB
X