Fraksi PDIP minta Pemprov NTT hentikan wacana tarif masuk TN Komodo

- Selasa, 9 Agustus 2022 | 13:02 WIB
Pemerintah Provinsi NTT, Melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Dr. Sony Z Libing menunda kenaikan tarif masuk pulau komodo dan padar hingga akhir tahun 2022
Pemerintah Provinsi NTT, Melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Dr. Sony Z Libing menunda kenaikan tarif masuk pulau komodo dan padar hingga akhir tahun 2022

Floresnews.id- ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menghentikan wacana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang belum berdasarkan pada peraturan pendukung.

"Wacana tarif masuk Taman Nasional Komodo sebaiknya dihentikan, termasuk wacana penundaan penerapan kebijakan tersebut hingga 2023. Sebab wacana yg belum memiliki kajian matang, di luar kelaziman kewenangan, belum memiliki kekuatan regulasi dan berbagai aturan pendukung," kata Yunus Takandewa di Kupang, Selasa, (9/8/2022).

Baca Juga: Keluhan Warga Pulau Komodo, Sekarang Bertahan Hidup Hanya dengan Jual Asam

Takandewa mengatakan hal itu berkaitan dengan wacana kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, yang oleh Pemprov NTT ditetapkan mencapai Rp3,7 juta hingga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemberlakuan tarif baru itu ditunda hingga 1 Januari 2023.

Dia menambahkan wacana tersebut sebaiknya dihentikan karena justeru menimbulkan ambigu dan keresahan publik.

Usai mencermati perkembangan situasi serta aspirasi yang berkembang hingga saat ini, wacana penundaan pemberlakuan tarif masuk TN Komodo justru memperpanjang durasi ketegangan dan kepanikan berbagai elemen, termasuk para pelaku pariwisata dan masyarakat di Pulau Komodo.

"Pemprov NTT lebih baik berkonsentrasi memulihkan situasi saat ini agar menimbulkan persepsi positif atas posisi Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata unggulan," kata Ketua Komisi V DPRD NTT itu.

Baca Juga: Presiden Jokowi tegaskan jangan sampai kasus Brigadir J rusak citra Polri

Dia juga menyarankan agar Pemprov NTT memberikan dukungan penuh terhadap tata kelola TN Komodo berbasis masyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai taman nasional.

Halaman:

Editor: Maria H.R Waju

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X