DPRD NTT harap tak ada monopoli dalam pengelolaan TN Komodo

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 10:38 WIB
Taman Nasional Komodo (Foto: Instagram TN Komodo)
Taman Nasional Komodo (Foto: Instagram TN Komodo)

 

Floresnews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan adanya kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk ikut dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo agar tidak terjadi monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha ekonomi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

"Kami perlu ingatkan apabila pengelolaan TN Komodo diserahkan kepada Pemerintah NTT agar semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan TN Komodo sehingga dampak secara ekonomi dirasakan langsung masyarakat di Labuan Bajo," kata Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emi Nomleni di Kupang, Selasa, (3/8/2022).

Baca Juga: Imigrasi Labuan Bajo deportasi seorang pria asal Bulgaria

Emi Nomleni mengatakan hal itu terkait penunjukan PT Flobamor perusahaan daerah milik Pemda NTT sebagai pengelola Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat.

Ia mengatakan keputusan Pemerintah NTT memberikan tanggungjawab kepada PT Flobamor tentu perlu didukung karena PT Flobamor merupakan perusahaan daerah, tetapi perlu adanya persiapan semua SDM dan teknologi yang matang karena pengelolaan Taman Nasional Komodo masuk dalam kategori internasional.

“Saya selalu bilang bahwa ketika ada tanggung jawab yang diberikan lebih kepada PT. Flobamor sumber daya harus siap termasuk pendanaan karena untuk mengelola manajemen yang berkaitan dengan urusan internasional seperti ini tidak main-main perlu dukungan SDM yang profesional," kata Emi Nomleni.

Baca Juga: Penulisan buku sejarah libatkan LIPI

Ia juga mengingatkan apabila Provinsi NTT diberikan kepercayaan untuk mengelola Taman Nasional Komodo, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dan juga masyarakat.

"Sehingga bisa meminimalisir dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Sebenarnya tujuan kita baik, tetapi ketika itu tidak tersosialisasikan dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat bisa menimbulkan banyak hal. Soal ada yang berbeda pasti adalah, tapi memang komunikasi paling penting," katanya.

Halaman:

Editor: Maria H.R Waju

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemprov Papua Barat rencanakan bentuk Satker Damkar

Selasa, 9 Agustus 2022 | 21:49 WIB

Kepedulian Nunung Terhadap Sule Dan Anaknya

Selasa, 9 Agustus 2022 | 15:00 WIB

Rumah warga di Aceh Timur terbakar

Selasa, 9 Agustus 2022 | 14:20 WIB

Polri harus jamin keamanan Bharada E

Selasa, 9 Agustus 2022 | 13:55 WIB

Joko widodo Sebut Dunia Kritis

Selasa, 9 Agustus 2022 | 13:47 WIB
X