• Rabu, 29 Juni 2022

BPK Serahkan LHP-LKPP Pemerintah Pusat Tahun 2021, Berikut Hasilnya!

- Kamis, 23 Juni 2022 | 14:05 WIB
BPK: LKPP Pemerintah Pusat Tahun 2021 Dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ((Foto: Michlis Jr - Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden))
BPK: LKPP Pemerintah Pusat Tahun 2021 Dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ((Foto: Michlis Jr - Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden))


Jakarta, Floresnews.id - Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 23 Juni 2022.

Dalam keterangannya selepas acara, Ketua BPK, Isma Yatun menyatakan bahwa LKPP tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPP tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas konsolidasian dari 83 kementerian dan lembaga, dan satu lembaga keuangan, lembaga bendahara umum negara,” ujar Isma.

Baca Juga: Jokowi: Waspadai Ancaman Krisis Ekonomi dan Politik Global

Isma menjelaskan bahwa dari 87 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak empat K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Tapi secara material keempat RKAKL tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK menaruh perhatian terhadap substansi dari LKPP terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 yang dinilai belum sepunuhnya memadai.

Baca Juga: Dikabarkan Jatuh di Papua, Ini Identitas Pilot dan Penumpang Susi Air

Atas permasalahan tersebut, kata Isma, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan.

“Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui, serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai,” kata Isma.

Kemudian, terkait penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja nonprogram PCPEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penganggaran hingga pertanggungjawaban belanja tersebut.

Baca Juga: Ketua Komisi IX DPR RI: Pengawasan Tidak Memadai Picu Lemahnya Perlindungan Negara pada Tenaga Kerja

“Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi resiko ketidakpatuhan dalam proses ketidaktercapaian output


dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belajar,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Isma berharap rekomendasi yang disampaiakan oleh BPK dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun bendahara umum negara. Ia juga mengapresiasi kerja sama K/L selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik sekali selama kami melakukan proses pemeriksaan sampai dengan selesainya proses pemeriksaan,” ucapnya.

Editor: Andy Paju

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Tiba di Rzeszow, Polandia

Rabu, 29 Juni 2022 | 07:42 WIB
X