Ketua DPR RI Desak Pemerintah Nyalakan Tombol Bahaya Kondisi Darurat Covid-19

Jakarta, Floresnews.id - Pemerintah Indonesia terus didesak untuk meningkatkan upaya pengendalian atas lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Desakan itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, dalam keterangan keterangan pers rilis, Senin (21/6/2021).

Penyebaran Covid-19 di Indoensai saat ini, kata Puan, cukup mengkhawatirkan. Dengan demikian, maka tombol bahaya harus dinyalakan pada kondisi darurat ini demi meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19.

Baca Juga: Rans Menang Telak 5-1 Hadapi Persija

Kemudian, lanjutnya, upaya Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besa merupakan salah satu cara terbaik yang segera kembali diterapkan.

Penerapan PSBB itu kemudian bisa dilakukan secara terbatas pada daerah-daerah yang sudah terkategori dengan zona merah Covid-19.

"Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," kata Puan, Senin (21/6/2021), sebagaimana dikutip media dari lamab Parlementaria.

Baca Juga: Minyak Jatuh, Investor Khawatir Kenaikan Suku Bunga Fed Dorong Resesi

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, pemerintah pusat harus dapat menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak, serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19 khususnya di daerah zona merah. 

Ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa, semakin mengkhawatirkan karena banyaknya jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi, serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal.  Terlebih adanya kelompok masyarakat sipil yang meneken petisi online yang mendesak pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown serta tuntutan lainnya.

Sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, lanjut Puan, pemerintah memiliki kewenangan mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown untuk mengatasi pandemi ini.  

Baca Juga: Ivan Gunawan Diperiksa Lagi di Bareskrim Polri

“Arah kebijakan dari pemeringah pusat secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah (lintas daerah)," kata mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.